PT Newmont Nusa Tenggara menyerahkan dana hibah kepada Pemkab Sumbawa sebesar Rp4,8 miliar untuk pembangunan daerah Sumbawa.
Manager Senior Hubungan Eksternal PTNNT, Arif Perdanakusumah mengatakan penyerahan dana bantuan proyek kepada Pembangunan Sumbawa dan bertepatan pada peringatan HUT Kabupaten Sumbawa ke-51. Adapun penyerahan dana Rp4,8 miliar tersebut telah diserahkan hari ini kepada Pemkab Sumbawa, Jumat (22/1) ini di Sumbawa Besar.
”Alhamdulillah proyek-proyek ini bisa diselesaikan tepat waktu berkat kerjasama yang baik antara PTNNT dan Pemkab Sumbawa,” kata Arif Perdanakusumah melalui siaran pers yang diterima INILAH.COM, Jumat
(22/1).
Katanya lagi, adapun dana tersebut akan dipakai untuk renovasi total gedung Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa, pembangunan Puskesmas Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Ropang, pembangunan rumah dinas
dokter dan pagar keliling untuk kedua puskesmas tersebut.
Proyek renovasi total gedung Perusda terdiri dari pembangunan gedung utama, tempat cuci mobil, perbengkelan, gedung percetakan dan ruang peralatan perbengkelan. Pembangunan Puskesmas Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Ropang. Untuk rumah dinas dokter sebanyak dua buah di Puskemas Kecamatan MoyoUtara dan Puskesmas Ropang, serta pemagaran keliling kedua puskesmas.
Sedangkan satu proyek lagi renovasi total blok tengah Pasar Seketeng, Sumbawa Besar senilai Rp1 miliar masih dalam proses pengerjaan. ”Kalau tidak ada halangan insya Allah pada April 2010 proyek ini juga bisa diselesaikan,” jelas Arif.
”Kami mengharapkan fasilitas ini nantinya dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Sumbawa khususnya dalam waktu relatif lama,” harap Arif.
Arif menambahkan, proyek-proyek ini dikerjakan oleh kontraktor lokal Sumbawa dengan kualitas bangunannya disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan total biaya sekitar Rp2,3 miliar. Sedangkan tahun 2008 lalu, PTNNT bersama Pemda Sumbawa telah membangun Puskesmas Moyo Utara dan Ropang senilai Rp2,5 miliar. [cms]
Sumber :
Makarius Paru
http://inilah.com/news/read/ekonomi/2010/01/22/299591/newmont-bantu-pemda-sumbawa-rp48-m/
22 januari 2010
Minggu, 24 Januari 2010
Sumbawa Panjang dan Menarik
Ada dua peristiwa yang tercatat dalam sejarah Pulau Sumbawa di mata dunia. Pertama, meletusnya Gunung Tambora 11—14 April 1815, dan yang kedua alm. Putri Diana pernah berlibur disana.
Letusan Gunung Tambora yang sangat dahsyat tahun 1815 menyebabkan kawasan ini menjadi lokasi penting bagi pengembangan pengetahuan. Seperti vulkanologi, geologi, dan keanekaragaman hayati dan sudah barang tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Kedua, Putri Diana semasa hidupnya pernah berlibur di Pulau Moyo yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, pulau yang terletak 15 kilometer dari tepi utara Pulau Sumbawa dan memiliki areal seluas 31.500 hektar itu hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia sebagai Taman Buru.
Pulau Sumbawa yang terletak di sebelah barat laut Sumba termasuk bagian dari deretan pegunungan vulkanik Nusa Tenggara. Pulaunya memanjang dari barat ke timur sepanjang 450 km dan lebarnya lebih kurang 45 km. Masuk dalam subwilayah Wallace tetapi secara umum menunjukkan keunikan karena adanya peralihan kehidupan Oriental dengan Australia (FAO, 1981).
Selain itu terdapat banyak teluk besar di bagian tengah dan timur, seperti Teluk Saleh, Dompu, Bima dan Woworanda. Sebelah utara Teluk Saleh terdapat Semenanjung Sanggar yang panjangnya 75 km dan lebar 30 km. Di bagian tengahnya antara Kapubaten Bima dan Kabupaten Dompu terdapat Gunung Tambora. Saat gunung ini meletus tahun 1815, entah berapa jiwa manusia, desa dan sawah binasa tertimbun abu. Waktu kejadian ini dikenal orang Sumbawa dengan ”saman ujan au” (zaman hujan abu) dan kelaparan merajalela.
Kota-kota besar yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dihubungkan dengan jalan raya antara Labuhan Alas – Sape (ujung timur ke barat). Jalannya mulus dan berlika-liku, di sisi jalan terhampar laut biru. Sayangnya jalan yang mulus tersebut tidak lebar, sehingga perlu ekstra hati-hati bila berpapasan dengan kendaraan lain dari depan.
Pemandangannya dapat dikatakan cukup menarik, gersang dengan dominasi panorama laut, sangat berbeda dari pemandangan di Indonesia Barat. Bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang datang dari belahan barat, pemandangan ini jelas mengasyikkan.
Objek Wisata
Selama ini Sumbawa dikenal wisatawan asing memiliki dua kerajaan. Pertama, di Sumbawa Besar yang bekas istananya masih ada dan telah berusia sekitar 115 tahunan, di kediaman Sultan terdahulu semuanya terbuat dari kayu tahun 1815 dan disebut Dalem Loka. Sultan Muhammad Kaharuddin III (1931-1958), merupakan sultan terakhir dari dinasti Amasa Bantan Dewa Dalam Bawa, menurut Lulu Manca, dalam bukunya yang berjudul Sumbawa pada Masa Lalu. Bangunan yang ditunjang tiang-tiang dengan gaya tradisional dihiasi pahatan-pahatan yang tidak lazim. Saat ini bangunan tersebut sudah direnovasi, tapi bentuknya tidak berubah.
Kedua, istana yang terdapat di Bima yang menyimpan koleksi yang luar biasa indahnya, seperti mahkota kerajaan, keris-keris dengan emas bertakhtakan permata ditambah gagangnya yang terbuat dari gading.
Publik dapat melihat koleksi tersebut, tetapi harus menghubungi pemda setempat terlebih dahulu. Sultan yang terakhir, Muhammad Salahuddin (1915-1951), menurut Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin dalam buku Bo’ Sangaji Jai, Catatan Kerajaan Bima Tidak jauh dari Bima. Yang tak kalah menariknya adalah Dantara, kubur dari sultan pertama yang memeluk Islam, berada di desa Tolobali.
Selain itu danau Taliwang yang berada di Sumbawa Barat juga menarik untuk dikunjungi ditambah makanan yang khas, seperti ayam taliwang yang rasanya pedas dan mantap rasanya. Lalu ada tenunan tradisional Sumbawa mempunyai corak dan warna juga khas.
Mungkin yang perlu digali, diteliti dan dikembangkan sebagai kawasan wisata adalah kawasan hutan dan pegunungan yang menyimpan berbagai kekayaan. Sumbawa sendiri memiliki beberapa kawasan konservasi yang dapat menarik para wisatawan, antara lain Gunung Tambora Selatan, Tanah Pedauh, Pulau Moyo, dan Puncak Ngenges yang letaknya di barat laut Sumbawa yang memiliki hutan hujan dataran rendah hingga pegunungan, termasuk hutan musim dataran rendah. Di samping itu ada wisata alam Madaparama, Air Terjun Ntu’da, situs Doro Bata, dan Selalu Legini yang juga memiliki habitat dari pantai hingga hujan pegunungan. Belum lagi kawasan konservasi lainnya yang pernah diusulkan dalam National Conservation Plan (UNDP/FAO, 1982).
Selain itu, potensi wisata seperti pantai, tempat sejarah, dan wisata alam yang tersebar di Sumba, seperti Pantai Lakey dengan pasir putihnya atau Pantai Hu’u dengan gulungan ombaknya yang bisa buat surfing. Pulau Satonda, daratan yang memiliki luas 472 hektare, juga salah satu objek yang memiliki daya tarik khusus. Konon di pulau ini, ketika Gunung Tambora meletus dan mengakibatkan badai Tsunami, air laut masuk dan membentuk danau seluas 400 hektar, mendekati luas seluruh pulau. Karena berasal dari laut, air danau terasa asin bahkan melebihi tingkat keasinan air laut.
Sementara di sekitar danau terdapat pohon-pohon langka, yang oleh penduduk setempat diberi nama Kalibuddha. Nama ini merujuk pada pohon di mana Sang Buddha pernah bertapa. Pada pohon tersebut orang kerap menggantungkan batu sebagai wujud permohonan. Oleh pemerintah setempat pulau itu sengaja dikosongkan untuk menjaga kelestarian alamnya.
Sayangnya saat ini hutannya mengalami degradasi akibat penebangan, dan pencurian kayu, juga karena kebiasaan warga yang membakar semak belukar beberapa bulan menjelang musim hujan. Hal ini menyebabkan kerusakan alam yang mempengaruhi perubahan cuaca pada hampir semua desa yang berdekatan dengan hutan. Degradasi lingkungan hutan Kabupaten Sumbawa membuat akan hilangnya keanekaragaman hayati endemik di Sumbawa. Sayang kan!!! (tomie dono/BirdLife Indonesia)
Sumber :
http://www.sinarharapan.co.id/feature/wisata/2003/0807/wis01.html
Letusan Gunung Tambora yang sangat dahsyat tahun 1815 menyebabkan kawasan ini menjadi lokasi penting bagi pengembangan pengetahuan. Seperti vulkanologi, geologi, dan keanekaragaman hayati dan sudah barang tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Kedua, Putri Diana semasa hidupnya pernah berlibur di Pulau Moyo yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, pulau yang terletak 15 kilometer dari tepi utara Pulau Sumbawa dan memiliki areal seluas 31.500 hektar itu hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia sebagai Taman Buru.
Pulau Sumbawa yang terletak di sebelah barat laut Sumba termasuk bagian dari deretan pegunungan vulkanik Nusa Tenggara. Pulaunya memanjang dari barat ke timur sepanjang 450 km dan lebarnya lebih kurang 45 km. Masuk dalam subwilayah Wallace tetapi secara umum menunjukkan keunikan karena adanya peralihan kehidupan Oriental dengan Australia (FAO, 1981).
Selain itu terdapat banyak teluk besar di bagian tengah dan timur, seperti Teluk Saleh, Dompu, Bima dan Woworanda. Sebelah utara Teluk Saleh terdapat Semenanjung Sanggar yang panjangnya 75 km dan lebar 30 km. Di bagian tengahnya antara Kapubaten Bima dan Kabupaten Dompu terdapat Gunung Tambora. Saat gunung ini meletus tahun 1815, entah berapa jiwa manusia, desa dan sawah binasa tertimbun abu. Waktu kejadian ini dikenal orang Sumbawa dengan ”saman ujan au” (zaman hujan abu) dan kelaparan merajalela.
Kota-kota besar yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dihubungkan dengan jalan raya antara Labuhan Alas – Sape (ujung timur ke barat). Jalannya mulus dan berlika-liku, di sisi jalan terhampar laut biru. Sayangnya jalan yang mulus tersebut tidak lebar, sehingga perlu ekstra hati-hati bila berpapasan dengan kendaraan lain dari depan.
Pemandangannya dapat dikatakan cukup menarik, gersang dengan dominasi panorama laut, sangat berbeda dari pemandangan di Indonesia Barat. Bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang datang dari belahan barat, pemandangan ini jelas mengasyikkan.
Objek Wisata
Selama ini Sumbawa dikenal wisatawan asing memiliki dua kerajaan. Pertama, di Sumbawa Besar yang bekas istananya masih ada dan telah berusia sekitar 115 tahunan, di kediaman Sultan terdahulu semuanya terbuat dari kayu tahun 1815 dan disebut Dalem Loka. Sultan Muhammad Kaharuddin III (1931-1958), merupakan sultan terakhir dari dinasti Amasa Bantan Dewa Dalam Bawa, menurut Lulu Manca, dalam bukunya yang berjudul Sumbawa pada Masa Lalu. Bangunan yang ditunjang tiang-tiang dengan gaya tradisional dihiasi pahatan-pahatan yang tidak lazim. Saat ini bangunan tersebut sudah direnovasi, tapi bentuknya tidak berubah.
Kedua, istana yang terdapat di Bima yang menyimpan koleksi yang luar biasa indahnya, seperti mahkota kerajaan, keris-keris dengan emas bertakhtakan permata ditambah gagangnya yang terbuat dari gading.
Publik dapat melihat koleksi tersebut, tetapi harus menghubungi pemda setempat terlebih dahulu. Sultan yang terakhir, Muhammad Salahuddin (1915-1951), menurut Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin dalam buku Bo’ Sangaji Jai, Catatan Kerajaan Bima Tidak jauh dari Bima. Yang tak kalah menariknya adalah Dantara, kubur dari sultan pertama yang memeluk Islam, berada di desa Tolobali.
Selain itu danau Taliwang yang berada di Sumbawa Barat juga menarik untuk dikunjungi ditambah makanan yang khas, seperti ayam taliwang yang rasanya pedas dan mantap rasanya. Lalu ada tenunan tradisional Sumbawa mempunyai corak dan warna juga khas.
Mungkin yang perlu digali, diteliti dan dikembangkan sebagai kawasan wisata adalah kawasan hutan dan pegunungan yang menyimpan berbagai kekayaan. Sumbawa sendiri memiliki beberapa kawasan konservasi yang dapat menarik para wisatawan, antara lain Gunung Tambora Selatan, Tanah Pedauh, Pulau Moyo, dan Puncak Ngenges yang letaknya di barat laut Sumbawa yang memiliki hutan hujan dataran rendah hingga pegunungan, termasuk hutan musim dataran rendah. Di samping itu ada wisata alam Madaparama, Air Terjun Ntu’da, situs Doro Bata, dan Selalu Legini yang juga memiliki habitat dari pantai hingga hujan pegunungan. Belum lagi kawasan konservasi lainnya yang pernah diusulkan dalam National Conservation Plan (UNDP/FAO, 1982).
Selain itu, potensi wisata seperti pantai, tempat sejarah, dan wisata alam yang tersebar di Sumba, seperti Pantai Lakey dengan pasir putihnya atau Pantai Hu’u dengan gulungan ombaknya yang bisa buat surfing. Pulau Satonda, daratan yang memiliki luas 472 hektare, juga salah satu objek yang memiliki daya tarik khusus. Konon di pulau ini, ketika Gunung Tambora meletus dan mengakibatkan badai Tsunami, air laut masuk dan membentuk danau seluas 400 hektar, mendekati luas seluruh pulau. Karena berasal dari laut, air danau terasa asin bahkan melebihi tingkat keasinan air laut.
Sementara di sekitar danau terdapat pohon-pohon langka, yang oleh penduduk setempat diberi nama Kalibuddha. Nama ini merujuk pada pohon di mana Sang Buddha pernah bertapa. Pada pohon tersebut orang kerap menggantungkan batu sebagai wujud permohonan. Oleh pemerintah setempat pulau itu sengaja dikosongkan untuk menjaga kelestarian alamnya.
Sayangnya saat ini hutannya mengalami degradasi akibat penebangan, dan pencurian kayu, juga karena kebiasaan warga yang membakar semak belukar beberapa bulan menjelang musim hujan. Hal ini menyebabkan kerusakan alam yang mempengaruhi perubahan cuaca pada hampir semua desa yang berdekatan dengan hutan. Degradasi lingkungan hutan Kabupaten Sumbawa membuat akan hilangnya keanekaragaman hayati endemik di Sumbawa. Sayang kan!!! (tomie dono/BirdLife Indonesia)
Sumber :
http://www.sinarharapan.co.id/feature/wisata/2003/0807/wis01.html
Kebijakan Bumi Sejuta Sapi
Bumi Sejuta Sapi (BSS) adalah wilayah pengembangan peternakan sapi di NTB di mana telah tercapai populasi optimal sesuai dengan daya dukung wilayah (carrying capacity). Kata sejuta tidak berarti angka mutlak, tetapi merupakan visi yang mengandung semangat untuk mempercepat tercapainya populasi optimal melalui program terobosan NTB BSS. Jenis sapi yang dikembangkan terutama adalah sapi Bali disamping jenis sapi lainnya seperti Hissar, Simental, Limousin, Brangus, Frisien Holstein, Brahman, dan sapi-sapi hasil persilangan berbagai jenis tersebut.
Program NTB BSS adalah program percepatan (akselerasi) pengembangan peternakan sapi dengan lebih mengutamakan pemberdayaan sumberdaya lokal dengan tujuan agar sesegera mungkin dapat tercapai populasi optimal sesuai dengan daya dukung wilayah sehingga peternakan sapi di NTB dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan masyarakat pedesaan, memenuhi kebutuhan daging nasional, memenuhi permintaan bibit sapi bagi daerah-daerah lain, dan memenuhi kebutuhan konsumsi daging dalam daerah. Dengan demikian, secara tidak langsung peternakan sapi diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak atau pengungkit sektor ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.
Isu strategis dalam NTB BSS dikonsentrasikan pada 7 (tujuh) permasalahan yang paling penting dalam pengembangan sapi di NTB, yaitu :
1) Populasi, produksi, dan produktivitas ternak sapi belum optimal;
2) Tata ruang padang penggembalaan belum ada sehingga pemanfaatannya belum optimal;
3) Pemanfaatan teknologi pakan, lahan berbasis pakan, dan limbah pertanian/industri belum optimal;
4) Penyediaan daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) masih terbatas;
5) Pengembangan SDM dan kelembagaan belum efektif dan efisien;
6) Sarana dan prasarana untuk pengembangan peternakan sapi belum memadai;
7) Investasi dalam bidang peternakan masih sangat terbatas.
Dalam upaya peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas sapi ditetapkan empat kebijakan pokok, yaitu:
1) 3S (Satu induk–Satu anak–Satu tahun): tujuan kebijakan ini untuk mengoptimalkan produktivitas induk sapi, sehingga meningkatkan jumlah kelahiran pedet;
2) Pengendalian pengeluaran sapi bibit betina: kebijakan ini berupa pembatasan pengeluaran sapi bibit betina selama tiga tahun pertama program NTB BSS (2009-2011), yang semula sekitar 13.000 ekor menjadi 8.500 ekor per tahun. Dengan pembatasan pengeluaran sapi bibit betina selama periode tertentu maka jumlah induk pada periode berikutnya akan meningkat;
3) Pengendalian pemotongan betina produktif: kebijakan ini berupa upaya pengurangan persentase pemotongan betina produktif terhadap jumlah pemotongan tercatat, dari 20% pada Tahun 2009 menjadi 10% pada Tahun 2013 dan 5% pada Tahun 2018. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan jumlah induk produktif;
4) Pengendalian penyakit pedet: kebijakan ini berupa upaya pengurangan jumlah kematian pedet yang diakibatkan oleh parasit dengan memberikan obat cacing gratis untuk pedet umur 1 sampai 6 bulan. Kebijakan ini penting karena hampir 70% kematian pedet diakibatkan oleh parasit;
Tata ruang padang penggembalaan di wilayah Pulau Sumbawa perlu diatur sehingga pemanfaatannya menjadi optimal. Selama ini pemanfaatan padang penggembalaan bersifat turun-temurun, tanpa melibatkan campur tangan pemerintah untuk perbaikan ataupun perlindungannya. Oleh karena, itu dalam upaya membuat tata ruang padang penggembalaan ternak diperlukan kebijakan:
1) MOU Gubernur dengan Bupati se-Pulau Sumbawa: dengan MOU ini dapat dibuat regulasi tata ruang dan pemanfaatan lahan-lahan yang memungkinkan untuk dijadikan padang penggembalaan;
2) Penerbitan sertifikat lahan untuk padang penggembalaan (Lar bahasa Sumbawa, So bahasa Bima).
Pakan ternak merupakan faktor pembatas dalam pengembangan peternakan sapi. Sementara ini pakan ternak ruminansia, terutama sapi, berasal dari padang penggembalaan, sebagian wilayah hutan, rumput alam pada lahan-lahan yang tidak digunakan untuk pertanian, dan limbah/hasil sisa produksi pertanian dan industri. Lahan-lahan sumber pakan tersebut ke depan cenderung semakin sempit sehingga ketersedian pakan ternak akan berkurang. Oleh karena itu, introduksi teknologi pakan ternak sangat diperlukan sehingga mengurangi ketergantungan ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi. Dalam hal ini diperlukan kebijakan:
1) Regulasi integrasi antar sub sektor dan lintas sektor: kebijakan ini penting karena terkait dengan pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, dan pertanian tanaman pangan sebagai sumber pakan ternak. Selain itu perlu bekerja sama dengan sector lain, misalnya dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM dalam pembangunan pabrik pakan ternak;
2) Pembangunan pabrik pakan ternak ruminansia: untuk sementara pabrik pakan ternak dibangun di wilayah Pulau Lombok terutama untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi penggemukan.
Peningkatan kapasitas SDM petugas dinas, penyuluh, dan peternak, serta penguatan kelembagaan peternakan sapi baik secara kuantitatif maupun kualitatif sangat dibutuhkan dalam program NTB BSS. Kebijakan-kebijakan penting yang diperlukan dalam hal ini adalah:
1) Revitalisasi penyuluhan peternakan: kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja penyuluh;
2) Pengembangan kelompok tani-ternak: kebijakan ini bertujuan agar kelompok tani-ternak menjadi lembaga pemberdayaan dengan manajemen modern, bukan hanya sekedar untuk mengatasi pencurian ternak;
3) Pengembangan institusi pendukung: kebijakan ini bertujuan agar institusi-institusi pendukung program NTB BSS, seperti Lembaga Perkreditan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penyuluhan, Puskeswan, Pasar Hewan, dan sebagainya dapat berfungsi optimal.
Sumber :
Blue Print NTB BUMI SEJUTA SAPI Pemerintah Provinsi NTB 2009
http://www.sumbawanews.com/berita/bisnis/kebijakan-bumi-sejuta-sapi.html
16 Desember 2009
Program NTB BSS adalah program percepatan (akselerasi) pengembangan peternakan sapi dengan lebih mengutamakan pemberdayaan sumberdaya lokal dengan tujuan agar sesegera mungkin dapat tercapai populasi optimal sesuai dengan daya dukung wilayah sehingga peternakan sapi di NTB dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan masyarakat pedesaan, memenuhi kebutuhan daging nasional, memenuhi permintaan bibit sapi bagi daerah-daerah lain, dan memenuhi kebutuhan konsumsi daging dalam daerah. Dengan demikian, secara tidak langsung peternakan sapi diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak atau pengungkit sektor ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.
Isu strategis dalam NTB BSS dikonsentrasikan pada 7 (tujuh) permasalahan yang paling penting dalam pengembangan sapi di NTB, yaitu :
1) Populasi, produksi, dan produktivitas ternak sapi belum optimal;
2) Tata ruang padang penggembalaan belum ada sehingga pemanfaatannya belum optimal;
3) Pemanfaatan teknologi pakan, lahan berbasis pakan, dan limbah pertanian/industri belum optimal;
4) Penyediaan daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) masih terbatas;
5) Pengembangan SDM dan kelembagaan belum efektif dan efisien;
6) Sarana dan prasarana untuk pengembangan peternakan sapi belum memadai;
7) Investasi dalam bidang peternakan masih sangat terbatas.
Dalam upaya peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas sapi ditetapkan empat kebijakan pokok, yaitu:
1) 3S (Satu induk–Satu anak–Satu tahun): tujuan kebijakan ini untuk mengoptimalkan produktivitas induk sapi, sehingga meningkatkan jumlah kelahiran pedet;
2) Pengendalian pengeluaran sapi bibit betina: kebijakan ini berupa pembatasan pengeluaran sapi bibit betina selama tiga tahun pertama program NTB BSS (2009-2011), yang semula sekitar 13.000 ekor menjadi 8.500 ekor per tahun. Dengan pembatasan pengeluaran sapi bibit betina selama periode tertentu maka jumlah induk pada periode berikutnya akan meningkat;
3) Pengendalian pemotongan betina produktif: kebijakan ini berupa upaya pengurangan persentase pemotongan betina produktif terhadap jumlah pemotongan tercatat, dari 20% pada Tahun 2009 menjadi 10% pada Tahun 2013 dan 5% pada Tahun 2018. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan jumlah induk produktif;
4) Pengendalian penyakit pedet: kebijakan ini berupa upaya pengurangan jumlah kematian pedet yang diakibatkan oleh parasit dengan memberikan obat cacing gratis untuk pedet umur 1 sampai 6 bulan. Kebijakan ini penting karena hampir 70% kematian pedet diakibatkan oleh parasit;
Tata ruang padang penggembalaan di wilayah Pulau Sumbawa perlu diatur sehingga pemanfaatannya menjadi optimal. Selama ini pemanfaatan padang penggembalaan bersifat turun-temurun, tanpa melibatkan campur tangan pemerintah untuk perbaikan ataupun perlindungannya. Oleh karena, itu dalam upaya membuat tata ruang padang penggembalaan ternak diperlukan kebijakan:
1) MOU Gubernur dengan Bupati se-Pulau Sumbawa: dengan MOU ini dapat dibuat regulasi tata ruang dan pemanfaatan lahan-lahan yang memungkinkan untuk dijadikan padang penggembalaan;
2) Penerbitan sertifikat lahan untuk padang penggembalaan (Lar bahasa Sumbawa, So bahasa Bima).
Pakan ternak merupakan faktor pembatas dalam pengembangan peternakan sapi. Sementara ini pakan ternak ruminansia, terutama sapi, berasal dari padang penggembalaan, sebagian wilayah hutan, rumput alam pada lahan-lahan yang tidak digunakan untuk pertanian, dan limbah/hasil sisa produksi pertanian dan industri. Lahan-lahan sumber pakan tersebut ke depan cenderung semakin sempit sehingga ketersedian pakan ternak akan berkurang. Oleh karena itu, introduksi teknologi pakan ternak sangat diperlukan sehingga mengurangi ketergantungan ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi. Dalam hal ini diperlukan kebijakan:
1) Regulasi integrasi antar sub sektor dan lintas sektor: kebijakan ini penting karena terkait dengan pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, dan pertanian tanaman pangan sebagai sumber pakan ternak. Selain itu perlu bekerja sama dengan sector lain, misalnya dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM dalam pembangunan pabrik pakan ternak;
2) Pembangunan pabrik pakan ternak ruminansia: untuk sementara pabrik pakan ternak dibangun di wilayah Pulau Lombok terutama untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi penggemukan.
Peningkatan kapasitas SDM petugas dinas, penyuluh, dan peternak, serta penguatan kelembagaan peternakan sapi baik secara kuantitatif maupun kualitatif sangat dibutuhkan dalam program NTB BSS. Kebijakan-kebijakan penting yang diperlukan dalam hal ini adalah:
1) Revitalisasi penyuluhan peternakan: kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja penyuluh;
2) Pengembangan kelompok tani-ternak: kebijakan ini bertujuan agar kelompok tani-ternak menjadi lembaga pemberdayaan dengan manajemen modern, bukan hanya sekedar untuk mengatasi pencurian ternak;
3) Pengembangan institusi pendukung: kebijakan ini bertujuan agar institusi-institusi pendukung program NTB BSS, seperti Lembaga Perkreditan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penyuluhan, Puskeswan, Pasar Hewan, dan sebagainya dapat berfungsi optimal.
Sumber :
Blue Print NTB BUMI SEJUTA SAPI Pemerintah Provinsi NTB 2009
http://www.sumbawanews.com/berita/bisnis/kebijakan-bumi-sejuta-sapi.html
16 Desember 2009
Obyek Wisata Alam Sumbawa
Pantai Saliper Ate
Saliper berarti pelipur/penenang/penyejuk. Ate berarti hati. Sesuai dengan namanya pantai Saliper Ate berarti pantai yang dapat menenangkan/ menyejukan hati pengunjungnya. Terletak sekitar 5 Km kearah barat kota Sumbawa Besar, lokasinya mudah dijangkau dengan transportasi darat ( bemo kota). Sebelum pariwisata berkembang pantai Saliper Ate merupakan satu-satunya tempat rekreasi masyarakat Sumbawa.
Pantai Kencana
Pantai Kencana yang jaraknya sekitar 11 Km dari Kota Sumbawa Besar merupakan pantai yang cukup menawan. Dengan bentuk pantai yang melengkung dan dikedua ujung lengkungannya masing-masing mempunyai rona tersendiri. Terutama dilengkungan bagian kanannya berdiri batu karang berbentuk alami dengan bolongannya yang setiap saat dicium ombak. Disekitar pantai juga tersedia fasilitas-fasilitas wisata berupa cottage dengan bentuk bangunan khas daerah Sumbawa.
Samongkat
Obyek wisata alam pegunungan ini berada pada ketinggian + 450 meter diatas permukaan air laut, jaraknya 17 km dari kota Sumbawa Besar. Jalan yang berbelok-belok dengan pemandangan perbukitan dan lembah-lembah ini dapat ditempuh dengan berbagai kendaraaan.Fasilitas yang tersedia antara lain kolam renang dan shelter.
Pulau Moyo ( Moyo Island)
Terletak Sebelah utara Sumbawa dan di mulut teluk Saleh dengan luas + 30 Ha.Pulau Moyo mempunyai obyek wisata darat dan laut. Hutan tropis pulau Moyo merupakan habitat kawanan rusa, sapi liar, babi hutan dan burung gosong (megapodius) yang dilindungi, juga terdapat air terterjun bertingkat mata jitu. Wisata baharinya menyediakan panorama bawah laut yang indah untuk kegiatan menyelam (Snorkling dan Skuba diving), bahkan mulai dari dermaga pulau moyo sudah dapat dilihat ribuan ikan kecil. Lady Diana dari kerajaan Inggris dan Prince William dari kerajaan Belanda pernah datang berlibur ke Pulau Moyo.
Pantai Ai Manis
Terletak di daratan pulau Moyo yang berpasir putih dan pemandangan bawah laut dengan terumbu karang dan tropikal fish-nya yang menawan serta hutan tropis yang ada disekitarnya menjadikan Ai Manis sangat cocok bagi kegiatan camping, Snorkling, dan sebagainya. Dari Ai manis dapat disaksikan tenggelamnya matahari (Sunset). jalan-jalan di hutan tropis sekitar Ai Manis akan tersaji secara alami flora dan fauna seperti rusa, sapi liar, Babi hutan, burung koakkao, kakatua dan burung gosong yang dilindung. Tidak jauh dari Ai Manis terdapat gua kelelawar. Ai Manis dapat ditempuh lebih kurang 30 menit dengan speed boat dari Ai Bari kecamatan Moyo Hilir.
Liang Petang
Sebuah gua alam yang di dalamnya terdapat batu yang mirip manusia, balai-balai (pantar), alat tenun, dan juga dipenuhi stalagnit dan stalagtit. Letaknya di desa batu Tering kecamayan Moyo Hulu dengan jarak 29 km dari kota Sumbawa Besar. Tidak jauh dari gua ini terdapat pula gua kelelawar (Liang Bukal).
Teluk Saleh (Saleh Bay)
Merupakan gugusan berpasir putih dengan koralnya yang indah dan beranekan ragam ikan hias dengan airnya yang tenang, sangat cocok sebagai tempat berenang, dan menyelam untuk melihat pemandangan bawah laut. Teluk Saleh merupakan perairan yang kaya dengan aneka ikan laut seperti ikan kerapu yang hasilnya telah diekspor ke berbagai negara antara lain Jepang, Hongkong dan Singapura. Dari Teluk Saleh ini tampak jelas Gunung Tambora yang mempunyai kawah (Caldera) terluas di dunia.
Sumber :
http://www.sumbawakab.go.id/index_static.php?top=21&urut=1&ver=
Saliper berarti pelipur/penenang/penyejuk. Ate berarti hati. Sesuai dengan namanya pantai Saliper Ate berarti pantai yang dapat menenangkan/ menyejukan hati pengunjungnya. Terletak sekitar 5 Km kearah barat kota Sumbawa Besar, lokasinya mudah dijangkau dengan transportasi darat ( bemo kota). Sebelum pariwisata berkembang pantai Saliper Ate merupakan satu-satunya tempat rekreasi masyarakat Sumbawa.
Pantai Kencana
Pantai Kencana yang jaraknya sekitar 11 Km dari Kota Sumbawa Besar merupakan pantai yang cukup menawan. Dengan bentuk pantai yang melengkung dan dikedua ujung lengkungannya masing-masing mempunyai rona tersendiri. Terutama dilengkungan bagian kanannya berdiri batu karang berbentuk alami dengan bolongannya yang setiap saat dicium ombak. Disekitar pantai juga tersedia fasilitas-fasilitas wisata berupa cottage dengan bentuk bangunan khas daerah Sumbawa.
Samongkat
Obyek wisata alam pegunungan ini berada pada ketinggian + 450 meter diatas permukaan air laut, jaraknya 17 km dari kota Sumbawa Besar. Jalan yang berbelok-belok dengan pemandangan perbukitan dan lembah-lembah ini dapat ditempuh dengan berbagai kendaraaan.Fasilitas yang tersedia antara lain kolam renang dan shelter.
Pulau Moyo ( Moyo Island)
Terletak Sebelah utara Sumbawa dan di mulut teluk Saleh dengan luas + 30 Ha.Pulau Moyo mempunyai obyek wisata darat dan laut. Hutan tropis pulau Moyo merupakan habitat kawanan rusa, sapi liar, babi hutan dan burung gosong (megapodius) yang dilindungi, juga terdapat air terterjun bertingkat mata jitu. Wisata baharinya menyediakan panorama bawah laut yang indah untuk kegiatan menyelam (Snorkling dan Skuba diving), bahkan mulai dari dermaga pulau moyo sudah dapat dilihat ribuan ikan kecil. Lady Diana dari kerajaan Inggris dan Prince William dari kerajaan Belanda pernah datang berlibur ke Pulau Moyo.
Pantai Ai Manis
Terletak di daratan pulau Moyo yang berpasir putih dan pemandangan bawah laut dengan terumbu karang dan tropikal fish-nya yang menawan serta hutan tropis yang ada disekitarnya menjadikan Ai Manis sangat cocok bagi kegiatan camping, Snorkling, dan sebagainya. Dari Ai manis dapat disaksikan tenggelamnya matahari (Sunset). jalan-jalan di hutan tropis sekitar Ai Manis akan tersaji secara alami flora dan fauna seperti rusa, sapi liar, Babi hutan, burung koakkao, kakatua dan burung gosong yang dilindung. Tidak jauh dari Ai Manis terdapat gua kelelawar. Ai Manis dapat ditempuh lebih kurang 30 menit dengan speed boat dari Ai Bari kecamatan Moyo Hilir.
Liang Petang
Sebuah gua alam yang di dalamnya terdapat batu yang mirip manusia, balai-balai (pantar), alat tenun, dan juga dipenuhi stalagnit dan stalagtit. Letaknya di desa batu Tering kecamayan Moyo Hulu dengan jarak 29 km dari kota Sumbawa Besar. Tidak jauh dari gua ini terdapat pula gua kelelawar (Liang Bukal).
Teluk Saleh (Saleh Bay)
Merupakan gugusan berpasir putih dengan koralnya yang indah dan beranekan ragam ikan hias dengan airnya yang tenang, sangat cocok sebagai tempat berenang, dan menyelam untuk melihat pemandangan bawah laut. Teluk Saleh merupakan perairan yang kaya dengan aneka ikan laut seperti ikan kerapu yang hasilnya telah diekspor ke berbagai negara antara lain Jepang, Hongkong dan Singapura. Dari Teluk Saleh ini tampak jelas Gunung Tambora yang mempunyai kawah (Caldera) terluas di dunia.
Sumber :
http://www.sumbawakab.go.id/index_static.php?top=21&urut=1&ver=
Sejarah Bima
Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa’a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Kerajaan Bima dahulu terpecah –pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah yaitu :
1. Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah
2. Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan
3. Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat
4. Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara
5. Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur.
Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut Profil Kabupaten Bima tahun 2008 2 kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi tersebut, yang bertindak selaku pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi Dara. Pada masa-masa berikutnya, para Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda yang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat Bima. Cikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai 5 orang putra yaitu :
1. Darmawangsa
2. Sang Bima
3. Sang Arjuna
4. Sang Kula
5. Sang Dewa.
Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat disebuah pulau kecil disebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi dalam satu kerajaan yakni Kerajaan Bima, dan Sang Bima sebagai raja pertama bergelar Sangaji. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan Hadat, dan saat itu pulalah Hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Hadat ini berlaku terus menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan raja Ma Wa’a Bilmana. Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan Hadat, Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bima menuju timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Ncuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad XIV/ XV.
Beberapa perubahan Pemerintahan yang semula berdasarkan Hadat ketika pemerintahan Raja Ma Wa’a Bilmana adalah :
- Istilah Tureli Nggampo diganti dengan istilah Raja Bicara.
- Tahta Kerajaan yang seharusnya diduduki oleh garis lurus keturunan raja sempat diduduki oleh yang bukan garis lurus keturunan raja.
Perubahan yang melanggar Hadat ini terjadi dengan diangkatnya adik kandung Raja Ma Wa’a Bilmana yaitu Manggampo Donggo yang menjabat Raja Bicara untuk menduduki tahta kerajaan. Pada saat pengukuhan Manggampo Donggo sebagai raja dilakukan dengan sumpah bahwa keturunannya tetap sebagai Raja sementara keturunan Raja Ma Wa’a Bilmana sebagai Raja Bicara. Kebijaksanaan ini dilakukan Raja Ma Wa’a Bilmana karena keadaan rakyat pada saat itu sangat memprihatinkan, kemiskinan merajalela, perampokan dimana-mana sehingga rakyat sangat menderita. Keadaan yang memprihatinkan ini hanya bisa di atasi oleh Raja Bicara. Akan tetapi karena berbagai kekacauan tersebut tidak mampu juga diatasi oleh Manggampo Donggo akhirnya tahta kerajaan kembali di ambil alih oleh Raja Ma Wa’a Bilmana. Kira-kira pada awal abad ke XVI Kerajaan Bima mendapat pengaruh Islam dengan raja pertamanya Sultan Abdul Kahir yang penobatannya tanggal 5 Juli tahun 1640 M. Pada masa ini susunan dan penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan tata pemerintahan Kerajaan Goa yang memberi pengaruh besar terhadap masuknya Agama Islam di Bima. Gelar Ncuhi diganti menjadi Galarang (Kepala Desa). Struktur Pemerintahan diganti berdasarkan Majelis Hadat yang terdiri atas unsur Hadat, unsur Sara dan Majelis Hukum yang mengemban tugas pelaksanaan hukum Islam. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini Sultan dibantu Oleh : 1. Majelis Tureli ( Dewan Menteri ) yang terdiri dari Tureli Bolo, Woha, Belo, Sakuru, Parado dan Tureli Donggo yang dipimpin oleh Tureli Nggampo/ Raja Bicara. 2. Majelis Hadat yang dikepalai oleh Kepala Hadat yang bergelar Bumi Lumah Rasa NaE dibantu oleh Bumi Lumah Bolo. Majelis Hadat ini beranggotakan 12 orang dan merupakan wakil rakyat yang menggantikan hak Ncuhi untuk mengangkat/ melantik atau memberhentikan Sultan. 3. Majelis Agama dikepalai oleh seorang Qadhi ( Imam Kerajaan ) yang beranggotakan 4 orang Khotib Pusat yang dibantu oleh 17 orang Lebe Na’E.
Seiring dengan perjalanan waktu, Kabupaten Bima juga mengalami perkembangan kearah yang lebih maju. Dengan adanya kewenangan otonomi yang luas dan bertanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004, Kabuapten Bima telah memanfaatakan kewenangan itu dengan Profil Kabupaten Bima tahun 2008 3 terus menggali potensi-potensi daerah baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memenuhi tuntutan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Kabupaten Bima telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah mulai tingkat dusun, desa, kecamatan, dan bahkan dimekarkan menjadi Kota Bima pada tahun 2001. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi semakin meningkatkan tuntutan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun tetapi juga karena adanya daya dukung wilayah. Sejarah telah mencatat bahwa Kabuapten Bima sebelum otonomi daerah hanya terdiri dari 10 kecamatan, kemudian setelah otonomi daerah kecamatan sebagai pusat ibukota Kabupaten Bima dimekarkan menjadi Kota Bima, dan Kabupaten Bima memekarkan beberapa wilayah kecamatannya menjadi 14 kecamatan dan pada tahun 2006 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan pusat ibukota kabupaten Bima yang baru dipusatkan di Kecamatan Woha. (Bappeda Kab. Bima)
Hubungan Darah Bima-Bugis-Makassar
Arus modernisasi dan demokratisasi disegala bidang kehidupan telah mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir seluruh element masyarakat. Hubungan keakrabatan antar etnis dan bahkan hubungan darah sekalipun terpisahkan oleh tembok modernisasi dan demokrasi hari ini. Hubungan keakrabatan dan kekeluargaan yang terjalin selama kurun waktu 1625 – 1819 (194 tahun) pun terputus hingga hari ini. Hubungan kekeluargaan antara dua kesultanan besar dikawasan Timur Indonesia yaitu Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima terjalin sampai pada turunan yang ke- VII. Hubungan ini merupakan perkawinan silang antara Putra Mahkota Kesultanan Bima dan Putri Mahkota Kesultanan Gowa terjalin sampai turunan ke- VI. Sedangkan yang ke- VII adalah pernikahan Putri Mahkota Kesultanan Bima dan Putra Mahkota Kesultanan Gowa. Berikut urutan pernikahan dari silsilah kedua kerajaan ini :
1. Sultan Abdul Kahir (Sultan Bima I) menikah dengan Daeng Sikontu, Putri Karaeng Kasuarang, yang merupakan adik iparnya Sultan Alauddin pada tahun 1625. dari pernikahan ini melahirkan Sultan Abil Khair (Sultan Bima ke-II)
2. Sultan Abil Khair (Sultan Bima ke- II) menikah dengan Karaeng Bonto Je'ne. Adalah adik kandung Sultan Hasanuddin, Gowa pada tanggal 13 April 1646. dari pernikahan ini melahirkan Sultan Nuruddin (Sultan Bima ke-III) pada tahun 1651.
3. Sultan Nuruddin (Sultan Bima ke-III) menikah dengan Daeng Ta Memang anaknya Raja Tallo pada tanggal 7 mei 1684. dari pernikahan tersebut melahirkan Sultan Jamaluddin (Sultan Bima ke-IV)
4. Sultan Jamaluddin (Sultan Bima ke IV) menikah dengan Fatimah Karaeng Tanatana yang merupakan putri Karaeng Bessei pada tanggal 8 Agustus 1693. dari pernikan tersebut melahirkan Sultan Hasanuddin (sultan Bima ke- V).
5. Sultan Hasanuddin (Sultan Bima ke- V) menikah dengan Karaeng Bissa Mpole anaknya Karaeng Parang Bone dengan Karaeng Bonto Mate'ne, pada tanggal 12 september 1704. dari pernikahan ini melahirkan Sultan Alaudin Muhammad Syah pada tahun 1707 (Sultan Bima ke- VI)
6. Sultan Alaudin Muhammad Syah (Sultan Bima ke- VI) menikah dengan Karaeng Tana Sanga Mamonca Raji putrinya sultan Gowa yaitu Sultan Sirajuddin pada tahun 1727. pernikahan ini melahirkan Kumala Bumi Pertiga dan Abdul Kadim yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima ke- VII pada tahun 1747. ketika itu beliau baru berumur 13 tahun. Kumala Bumi Pertiga putrinya Sultan Alauddin Muhammad Syah dengan Karaeng Tana Sanga Mamonca Raji ini kemudian menikah dengan Abdul Kudus Putra Sultan Gowa pada tahun 1747. dan dari pernikahan ini melahirkan Amas Madina Batara Gowa ke-II. Sementara Sultan Abdul Kadim yang lahir pada tahun 1729 dari pernikahan dari pernikahannya melahirkan Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke- VIII). Sultan Abdul Hamid (La Hami) dilahirkan pada tahun 1762 kemudian diangkat menjadi sultan Bima tahun 1773.
7. Sultan Abdul Kadim (Sultan Bima ke- VII) dari pernikahannya (Istrinya tidak terlacak oleh dalam referensi sejarah yang kami baca- mohon Maaf) melahirkan Sultan Abdul Hamid pada tahun 1762 dan Sultan Abdul Hamid diangkat menjadi Sultan Bima ke- VIII pada tahun 1773.
8. Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke- VIII) dari pernikahannya (Istrinya tidak terlacak oleh dalam referensi sejarah yang kami baca- Mohon Maaf) melahirkan Sultan Ismail pada tahun 1795. ketika sultan Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 1819, pada tahun ini juga Sultan Ismail diangkat menjadi Sultan Bima ke- IX
9. Sultan Ismail (Sultan Bima ke- IX) dari pernikahannya (Istrinya tidak terlacak oleh dalam referensi sejarah yang kami baca- Mohon Maaf) melahirkan sultan Abdullah pada tahun 1827
10. Sultan Abdullah (Sultan Bima ke- X) menikah dengan Sitti Saleha Bumi Pertiga, putrinya Tureli Belo. Dari pernikahan ini abdul Aziz dan Sultan Ibrahim.
11. Sultan Ibrahim (Sultan Bima ke- XI) dari pernikahannya melahirkan Sultan Salahuddin yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima ke- XII pada tahun 1888 dan memimpin kesultanan hingga tahun 1917.
12. Sultan Salahuddin (Sultan Bima ke- XII) sebagai Sultan Bima terakhir dari pernikahannya melahirkan Abdul Kahir II (Ama Ka'u Kahi) yang biasa dipanggil dengan Putra Kahi dan St Maryam Rahman (Ina Ka'u Mari). Putra Kahir ini kemudian Menikah dengan Putri dari Keturunan Raja Banten (Saudari Kandung Bapak Ekky Syachruddin) dan dari pernikahannya melahirkan Bapak Fery Zulkarnaen
Adalah sangat Ironi memang jika pada hari ini generasi baru dari kedua Kesultanan Besar ini kemudian tidak saling kenal satu sama lain. Bahkan pada zaman kerajaan, pertumbuhan dan perkembangan penduduk Gowa dan Bima merupakan Etnis yang tidak bisa dipisahkan dan bahkan masyarakat Gowa pada umumnya tidak bisa dipisahkan dengan Etnis Bima (Mbojo) sebagai salah satu Etnis terpenting dalam perkembangan kekuatan kerajaan Gowa. Dari catatan sejarah yang dapat dikumpulkan dan dianalisa, hubungan kekeluargaan antara kedua kesultanan tersebut berjalan sampai pada keturunan ke- IX dari masing-masing kesultanan, dan jika dihitung hal ini berjalan selama 194 tahun. Dari data yang berhasil dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa hubungan kesultanan Bima dan Gowa dengan pendekatan kekeluargaan (Darah) terjalin sampai pada tahun 1819. Analisa ini berawal dari pemikiran bahwa ada hubungan darah yang masih dekat antara Amas Madina Batara Gowa Ke- II anaknya Kumala Bumi Pertiga dengan Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke- VIII). Karena keduanya masih merupakan saudara sepupu satu kali. Bahkan ada kemungkinan yang lebih lama lagi hubungan ini terjalin. Yaitu ketika Sultan Abdul Hamid meninggal pada tahun 1819 dan pada tahun itu juga langsung digantikan oleh putra mahkotanya yaitu Sultan Ismail sebagai sultan Bima ke- IX. Karena Sultan Ismail ini kalau dilihat keturunannya masih merupakan kemenakan langsungnya Amas Madina Batara Gowa Ke- II, jadi hubungan ini ternyata berjalan kurang lebih 194 tahun.
Pada beberapa catatan yang kami temukan, bahwa pernikahan Salah satu Keturunan Sultan Ibrahim (Sultan Bima ke- XI) masih terjadi dengan keturunan Sultan Gowa. Sebab pada tahun 1900 (pada kepemimpinan Sultan Ibrahim), terjadi acara melamar oleh Kesultanan Bima ke Kesultanan Gowa. Mahar pada lamaran tersebut adalah Tanah Manggarai. Sebab Manggarai dikuasai oleh kesultanan Bima sejak abad 17. Namun, pada catatan sejarah tersebut tidak tercatat secara jelas.(dari berbagai sumber).
Sumber :
http://www.bimakab.go.id/index.php?pilih=hal&id=6
Kerajaan Bima dahulu terpecah –pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah yaitu :
1. Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah
2. Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan
3. Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat
4. Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara
5. Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur.
Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut Profil Kabupaten Bima tahun 2008 2 kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi tersebut, yang bertindak selaku pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi Dara. Pada masa-masa berikutnya, para Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda yang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat Bima. Cikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai 5 orang putra yaitu :
1. Darmawangsa
2. Sang Bima
3. Sang Arjuna
4. Sang Kula
5. Sang Dewa.
Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat disebuah pulau kecil disebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi dalam satu kerajaan yakni Kerajaan Bima, dan Sang Bima sebagai raja pertama bergelar Sangaji. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan Hadat, dan saat itu pulalah Hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Hadat ini berlaku terus menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan raja Ma Wa’a Bilmana. Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan Hadat, Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bima menuju timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Ncuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad XIV/ XV.
Beberapa perubahan Pemerintahan yang semula berdasarkan Hadat ketika pemerintahan Raja Ma Wa’a Bilmana adalah :
- Istilah Tureli Nggampo diganti dengan istilah Raja Bicara.
- Tahta Kerajaan yang seharusnya diduduki oleh garis lurus keturunan raja sempat diduduki oleh yang bukan garis lurus keturunan raja.
Perubahan yang melanggar Hadat ini terjadi dengan diangkatnya adik kandung Raja Ma Wa’a Bilmana yaitu Manggampo Donggo yang menjabat Raja Bicara untuk menduduki tahta kerajaan. Pada saat pengukuhan Manggampo Donggo sebagai raja dilakukan dengan sumpah bahwa keturunannya tetap sebagai Raja sementara keturunan Raja Ma Wa’a Bilmana sebagai Raja Bicara. Kebijaksanaan ini dilakukan Raja Ma Wa’a Bilmana karena keadaan rakyat pada saat itu sangat memprihatinkan, kemiskinan merajalela, perampokan dimana-mana sehingga rakyat sangat menderita. Keadaan yang memprihatinkan ini hanya bisa di atasi oleh Raja Bicara. Akan tetapi karena berbagai kekacauan tersebut tidak mampu juga diatasi oleh Manggampo Donggo akhirnya tahta kerajaan kembali di ambil alih oleh Raja Ma Wa’a Bilmana. Kira-kira pada awal abad ke XVI Kerajaan Bima mendapat pengaruh Islam dengan raja pertamanya Sultan Abdul Kahir yang penobatannya tanggal 5 Juli tahun 1640 M. Pada masa ini susunan dan penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan tata pemerintahan Kerajaan Goa yang memberi pengaruh besar terhadap masuknya Agama Islam di Bima. Gelar Ncuhi diganti menjadi Galarang (Kepala Desa). Struktur Pemerintahan diganti berdasarkan Majelis Hadat yang terdiri atas unsur Hadat, unsur Sara dan Majelis Hukum yang mengemban tugas pelaksanaan hukum Islam. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini Sultan dibantu Oleh : 1. Majelis Tureli ( Dewan Menteri ) yang terdiri dari Tureli Bolo, Woha, Belo, Sakuru, Parado dan Tureli Donggo yang dipimpin oleh Tureli Nggampo/ Raja Bicara. 2. Majelis Hadat yang dikepalai oleh Kepala Hadat yang bergelar Bumi Lumah Rasa NaE dibantu oleh Bumi Lumah Bolo. Majelis Hadat ini beranggotakan 12 orang dan merupakan wakil rakyat yang menggantikan hak Ncuhi untuk mengangkat/ melantik atau memberhentikan Sultan. 3. Majelis Agama dikepalai oleh seorang Qadhi ( Imam Kerajaan ) yang beranggotakan 4 orang Khotib Pusat yang dibantu oleh 17 orang Lebe Na’E.
Seiring dengan perjalanan waktu, Kabupaten Bima juga mengalami perkembangan kearah yang lebih maju. Dengan adanya kewenangan otonomi yang luas dan bertanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004, Kabuapten Bima telah memanfaatakan kewenangan itu dengan Profil Kabupaten Bima tahun 2008 3 terus menggali potensi-potensi daerah baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memenuhi tuntutan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Kabupaten Bima telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah mulai tingkat dusun, desa, kecamatan, dan bahkan dimekarkan menjadi Kota Bima pada tahun 2001. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi semakin meningkatkan tuntutan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun tetapi juga karena adanya daya dukung wilayah. Sejarah telah mencatat bahwa Kabuapten Bima sebelum otonomi daerah hanya terdiri dari 10 kecamatan, kemudian setelah otonomi daerah kecamatan sebagai pusat ibukota Kabupaten Bima dimekarkan menjadi Kota Bima, dan Kabupaten Bima memekarkan beberapa wilayah kecamatannya menjadi 14 kecamatan dan pada tahun 2006 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan pusat ibukota kabupaten Bima yang baru dipusatkan di Kecamatan Woha. (Bappeda Kab. Bima)
Hubungan Darah Bima-Bugis-Makassar
Arus modernisasi dan demokratisasi disegala bidang kehidupan telah mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir seluruh element masyarakat. Hubungan keakrabatan antar etnis dan bahkan hubungan darah sekalipun terpisahkan oleh tembok modernisasi dan demokrasi hari ini. Hubungan keakrabatan dan kekeluargaan yang terjalin selama kurun waktu 1625 – 1819 (194 tahun) pun terputus hingga hari ini. Hubungan kekeluargaan antara dua kesultanan besar dikawasan Timur Indonesia yaitu Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima terjalin sampai pada turunan yang ke- VII. Hubungan ini merupakan perkawinan silang antara Putra Mahkota Kesultanan Bima dan Putri Mahkota Kesultanan Gowa terjalin sampai turunan ke- VI. Sedangkan yang ke- VII adalah pernikahan Putri Mahkota Kesultanan Bima dan Putra Mahkota Kesultanan Gowa. Berikut urutan pernikahan dari silsilah kedua kerajaan ini :
1. Sultan Abdul Kahir (Sultan Bima I) menikah dengan Daeng Sikontu, Putri Karaeng Kasuarang, yang merupakan adik iparnya Sultan Alauddin pada tahun 1625. dari pernikahan ini melahirkan Sultan Abil Khair (Sultan Bima ke-II)
2. Sultan Abil Khair (Sultan Bima ke- II) menikah dengan Karaeng Bonto Je'ne. Adalah adik kandung Sultan Hasanuddin, Gowa pada tanggal 13 April 1646. dari pernikahan ini melahirkan Sultan Nuruddin (Sultan Bima ke-III) pada tahun 1651.
3. Sultan Nuruddin (Sultan Bima ke-III) menikah dengan Daeng Ta Memang anaknya Raja Tallo pada tanggal 7 mei 1684. dari pernikahan tersebut melahirkan Sultan Jamaluddin (Sultan Bima ke-IV)
4. Sultan Jamaluddin (Sultan Bima ke IV) menikah dengan Fatimah Karaeng Tanatana yang merupakan putri Karaeng Bessei pada tanggal 8 Agustus 1693. dari pernikan tersebut melahirkan Sultan Hasanuddin (sultan Bima ke- V).
5. Sultan Hasanuddin (Sultan Bima ke- V) menikah dengan Karaeng Bissa Mpole anaknya Karaeng Parang Bone dengan Karaeng Bonto Mate'ne, pada tanggal 12 september 1704. dari pernikahan ini melahirkan Sultan Alaudin Muhammad Syah pada tahun 1707 (Sultan Bima ke- VI)
6. Sultan Alaudin Muhammad Syah (Sultan Bima ke- VI) menikah dengan Karaeng Tana Sanga Mamonca Raji putrinya sultan Gowa yaitu Sultan Sirajuddin pada tahun 1727. pernikahan ini melahirkan Kumala Bumi Pertiga dan Abdul Kadim yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima ke- VII pada tahun 1747. ketika itu beliau baru berumur 13 tahun. Kumala Bumi Pertiga putrinya Sultan Alauddin Muhammad Syah dengan Karaeng Tana Sanga Mamonca Raji ini kemudian menikah dengan Abdul Kudus Putra Sultan Gowa pada tahun 1747. dan dari pernikahan ini melahirkan Amas Madina Batara Gowa ke-II. Sementara Sultan Abdul Kadim yang lahir pada tahun 1729 dari pernikahan dari pernikahannya melahirkan Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke- VIII). Sultan Abdul Hamid (La Hami) dilahirkan pada tahun 1762 kemudian diangkat menjadi sultan Bima tahun 1773.
7. Sultan Abdul Kadim (Sultan Bima ke- VII) dari pernikahannya (Istrinya tidak terlacak oleh dalam referensi sejarah yang kami baca- mohon Maaf) melahirkan Sultan Abdul Hamid pada tahun 1762 dan Sultan Abdul Hamid diangkat menjadi Sultan Bima ke- VIII pada tahun 1773.
8. Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke- VIII) dari pernikahannya (Istrinya tidak terlacak oleh dalam referensi sejarah yang kami baca- Mohon Maaf) melahirkan Sultan Ismail pada tahun 1795. ketika sultan Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 1819, pada tahun ini juga Sultan Ismail diangkat menjadi Sultan Bima ke- IX
9. Sultan Ismail (Sultan Bima ke- IX) dari pernikahannya (Istrinya tidak terlacak oleh dalam referensi sejarah yang kami baca- Mohon Maaf) melahirkan sultan Abdullah pada tahun 1827
10. Sultan Abdullah (Sultan Bima ke- X) menikah dengan Sitti Saleha Bumi Pertiga, putrinya Tureli Belo. Dari pernikahan ini abdul Aziz dan Sultan Ibrahim.
11. Sultan Ibrahim (Sultan Bima ke- XI) dari pernikahannya melahirkan Sultan Salahuddin yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima ke- XII pada tahun 1888 dan memimpin kesultanan hingga tahun 1917.
12. Sultan Salahuddin (Sultan Bima ke- XII) sebagai Sultan Bima terakhir dari pernikahannya melahirkan Abdul Kahir II (Ama Ka'u Kahi) yang biasa dipanggil dengan Putra Kahi dan St Maryam Rahman (Ina Ka'u Mari). Putra Kahir ini kemudian Menikah dengan Putri dari Keturunan Raja Banten (Saudari Kandung Bapak Ekky Syachruddin) dan dari pernikahannya melahirkan Bapak Fery Zulkarnaen
Adalah sangat Ironi memang jika pada hari ini generasi baru dari kedua Kesultanan Besar ini kemudian tidak saling kenal satu sama lain. Bahkan pada zaman kerajaan, pertumbuhan dan perkembangan penduduk Gowa dan Bima merupakan Etnis yang tidak bisa dipisahkan dan bahkan masyarakat Gowa pada umumnya tidak bisa dipisahkan dengan Etnis Bima (Mbojo) sebagai salah satu Etnis terpenting dalam perkembangan kekuatan kerajaan Gowa. Dari catatan sejarah yang dapat dikumpulkan dan dianalisa, hubungan kekeluargaan antara kedua kesultanan tersebut berjalan sampai pada keturunan ke- IX dari masing-masing kesultanan, dan jika dihitung hal ini berjalan selama 194 tahun. Dari data yang berhasil dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa hubungan kesultanan Bima dan Gowa dengan pendekatan kekeluargaan (Darah) terjalin sampai pada tahun 1819. Analisa ini berawal dari pemikiran bahwa ada hubungan darah yang masih dekat antara Amas Madina Batara Gowa Ke- II anaknya Kumala Bumi Pertiga dengan Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke- VIII). Karena keduanya masih merupakan saudara sepupu satu kali. Bahkan ada kemungkinan yang lebih lama lagi hubungan ini terjalin. Yaitu ketika Sultan Abdul Hamid meninggal pada tahun 1819 dan pada tahun itu juga langsung digantikan oleh putra mahkotanya yaitu Sultan Ismail sebagai sultan Bima ke- IX. Karena Sultan Ismail ini kalau dilihat keturunannya masih merupakan kemenakan langsungnya Amas Madina Batara Gowa Ke- II, jadi hubungan ini ternyata berjalan kurang lebih 194 tahun.
Pada beberapa catatan yang kami temukan, bahwa pernikahan Salah satu Keturunan Sultan Ibrahim (Sultan Bima ke- XI) masih terjadi dengan keturunan Sultan Gowa. Sebab pada tahun 1900 (pada kepemimpinan Sultan Ibrahim), terjadi acara melamar oleh Kesultanan Bima ke Kesultanan Gowa. Mahar pada lamaran tersebut adalah Tanah Manggarai. Sebab Manggarai dikuasai oleh kesultanan Bima sejak abad 17. Namun, pada catatan sejarah tersebut tidak tercatat secara jelas.(dari berbagai sumber).
Sumber :
http://www.bimakab.go.id/index.php?pilih=hal&id=6
Membaca Sejarah Kelam Bima (Resensi)
NTAIPU NAHU SURAMPA DOU MA LABO DANA” adalah falsafah yang menjadi pijakan kepemimpinan Bima. Falsafah itu coba diusung oleh masyarakat Bima dalam menyongsong kepemimpinan arif profesional yang memihak pada kepentingan umum. Muasal falsafah tersebut diintrodusir sejak zaman kesultanan Bima. Makna falsafah di atas sangatlah mendalam. Mengandung pesan bahwa seorang pemimpin agar sadar akan kapasitasnya sebagai pemimpin. Pemimpin Bima dituntut menguasai geografi Bima dan karakter masyarakat yang dipimpinnya. Hakikatnya, falsafah tersebut sebagai pengikat amal tanggung jawab dalam mengayomi penduduk Bima.
Beragam sejarah tentang Bima yang menarik dipelajari. Misalkan, Bima dilihat dari aras politik, strategi birokrasi pemerintahan, ekonomi maupun sosial budayanya. Dalam konstelasi komunitas budaya Indonesia sebelum imperium Majapahit, Bima tempo dulu dideklarasikan oleh Raden Wijaya Baru pada tahun 1293 Masehi dari tumapel (Malang).
Ditemukan dokumen sejarah Kota Bima lama (Kitab BO) mengalami redusir hebat oleh aparat kesultanan dengan alasan kitab itu tidak islami. Kitab tersebut memberitakan betapa maju dan jayanya Bima tempo dulu. Tentu, masa kegemilangan Bima kala dulu kontras dengan kondisi Bima saat ini. Bima kini bertanahkan gersang, penuh polusi dan kedaulatan ratusan ribu rakyatnya digenggaman kekuasan elit yang tak bertanggung jawab.
Ditilik dari arsip sejarah perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda, Bima dinafikan dari catatan salah satu daerah yang bersemangat gigih mengusir kolonial Belanda. Bima pada tahun 1964 dipimpin sultan Khair Sirajuddin. Dia adalah raja yang mengukuhkan Islam sebagai payung hukum dengan harapan Bima berada pada kondisi yang aman dan sejahtera. Sultan Khair menikah dengan adik perempuan Raja Goa, yang sebelumnya sudah berkoalisi melawan penjajah. Sebab terlibat persaingan dagang yang kurang sehat antara VOC --yang merupakan serikat dagang Belanda-- dengan Goa mengakibatkan perang yang tak terelak antara keduanya. Dalam permusuhannya dengan Goa, VOC didukung oleh kekuasaan anti Goa yang dipelopori Agung Palapa.
Bima sebagai sahabat setia Goa, ikut mengambil bagian dari peperangan sengit tersebut. Sultan Khair Sirajuddin sebagai panglima perang bersama panglima perang Goa, Karaeng Bonto, mengikutsertakan ribuan pasukannya. Akhirnya, kemenangan pun tak tertampik berada ditangan VOC, dan sultan Bima menjadi buronan VOC. Kekalahan perang itu membawa petaka bagi Bima. Hingga kini yang dicatat sebagai pahlawan nasional adalah Sultan Hasanuddin dari kesultanan Goa. Sementara Sultan Bima hanya dikenang sebagai buronan tentara VOC. Ironi sekali, Goa yang sebelumnya menjadi patner Bima, telah ikut menyetujui penengkapan Sultan Khair melalui Perjanjian Bongaya yang terbit pada tanggal 18 Desember 1667. Perjanjian tersebut di tandatangani sendiri oleh sultan Hasanudin yang mana pada pasal 15 menyatakan Goa harus menyerahkan sultan Bima dalam kedaan hidup atau mati dalam jangka 10 hari. Bima telah kehilangan pahlawan nasional yang semestinya tercatat dalam rentetan sejarah melawan penjajah. Sangat disayangkan, masyarakat Bima malah hampa greget mengusung hal itu dan tidak melacak sejarah pahlawan Bima.
Tentang silang sengkarut dan perdebatan akut pahlawan Bima masa lampau, buku ini memaparkan bahan dasar bagi masyarakat Bima dalam membangun kembali perjuangan Bima. Buku inipun mengulas kondisi Bima yang kini kian terpuruk diamuk dinamika globalisasi. Misalnya, di daerah Bima ada sebuah tanaman unik yang disebut Garoso Mbolo, yang bisa dijadikan minuman, namun tanaman itu tidak diolah secara maksimal, sehingga tanaman tersebut hanya menjadi tanaman liar.
Buku ini hadir berkat ikhtiar gigih aliansi Kerukunan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bima Malang (KKPMB Malang) yang peduli akan nasib masa depan daerahnya. Hal baik seperti ini wajib ditiru oleh organisasi daerah lainnya guna memberi sumbangsih pembangunan daerahnya masing-masing.
Kendati pun, buku ini penting dijadikan bahan referensi, khususnya bagi masyarakat Bima, lebih-lebih bagi para pejabat-pejabat daerah Bima, yang disebut dalam buku ini kurang berperan dalam membangun daerah Bima. Buku ini tidak melulu fokus membahas kondisi Bima secara khusus, namun juga mengeksplorasi peran dialektika Bima dalam pembangunan Indonesia.
Judul Buku :
Bima Dalam Menyongsong Dinakmika Global (Kumpulan Tulisan dalam Merajut Masa Depan Bima)
Penulis:
Muhammad Fauzi Ahmad dkk
Kata Pengantar Prof. H. Umar Nimran, MA., Ph.D
Penerbit Kerukunan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bima Malang
Cetakan I, 2008 Tebal xvi + 238 hlm
Peresensi Masruroh Kholik*
*Masruroh Khalik, Peneliti Organisasi Daerah (ORDA) di Malang.
Sumber :
http://www.bimakab.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=623
Beragam sejarah tentang Bima yang menarik dipelajari. Misalkan, Bima dilihat dari aras politik, strategi birokrasi pemerintahan, ekonomi maupun sosial budayanya. Dalam konstelasi komunitas budaya Indonesia sebelum imperium Majapahit, Bima tempo dulu dideklarasikan oleh Raden Wijaya Baru pada tahun 1293 Masehi dari tumapel (Malang).
Ditemukan dokumen sejarah Kota Bima lama (Kitab BO) mengalami redusir hebat oleh aparat kesultanan dengan alasan kitab itu tidak islami. Kitab tersebut memberitakan betapa maju dan jayanya Bima tempo dulu. Tentu, masa kegemilangan Bima kala dulu kontras dengan kondisi Bima saat ini. Bima kini bertanahkan gersang, penuh polusi dan kedaulatan ratusan ribu rakyatnya digenggaman kekuasan elit yang tak bertanggung jawab.
Ditilik dari arsip sejarah perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda, Bima dinafikan dari catatan salah satu daerah yang bersemangat gigih mengusir kolonial Belanda. Bima pada tahun 1964 dipimpin sultan Khair Sirajuddin. Dia adalah raja yang mengukuhkan Islam sebagai payung hukum dengan harapan Bima berada pada kondisi yang aman dan sejahtera. Sultan Khair menikah dengan adik perempuan Raja Goa, yang sebelumnya sudah berkoalisi melawan penjajah. Sebab terlibat persaingan dagang yang kurang sehat antara VOC --yang merupakan serikat dagang Belanda-- dengan Goa mengakibatkan perang yang tak terelak antara keduanya. Dalam permusuhannya dengan Goa, VOC didukung oleh kekuasaan anti Goa yang dipelopori Agung Palapa.
Bima sebagai sahabat setia Goa, ikut mengambil bagian dari peperangan sengit tersebut. Sultan Khair Sirajuddin sebagai panglima perang bersama panglima perang Goa, Karaeng Bonto, mengikutsertakan ribuan pasukannya. Akhirnya, kemenangan pun tak tertampik berada ditangan VOC, dan sultan Bima menjadi buronan VOC. Kekalahan perang itu membawa petaka bagi Bima. Hingga kini yang dicatat sebagai pahlawan nasional adalah Sultan Hasanuddin dari kesultanan Goa. Sementara Sultan Bima hanya dikenang sebagai buronan tentara VOC. Ironi sekali, Goa yang sebelumnya menjadi patner Bima, telah ikut menyetujui penengkapan Sultan Khair melalui Perjanjian Bongaya yang terbit pada tanggal 18 Desember 1667. Perjanjian tersebut di tandatangani sendiri oleh sultan Hasanudin yang mana pada pasal 15 menyatakan Goa harus menyerahkan sultan Bima dalam kedaan hidup atau mati dalam jangka 10 hari. Bima telah kehilangan pahlawan nasional yang semestinya tercatat dalam rentetan sejarah melawan penjajah. Sangat disayangkan, masyarakat Bima malah hampa greget mengusung hal itu dan tidak melacak sejarah pahlawan Bima.
Tentang silang sengkarut dan perdebatan akut pahlawan Bima masa lampau, buku ini memaparkan bahan dasar bagi masyarakat Bima dalam membangun kembali perjuangan Bima. Buku inipun mengulas kondisi Bima yang kini kian terpuruk diamuk dinamika globalisasi. Misalnya, di daerah Bima ada sebuah tanaman unik yang disebut Garoso Mbolo, yang bisa dijadikan minuman, namun tanaman itu tidak diolah secara maksimal, sehingga tanaman tersebut hanya menjadi tanaman liar.
Buku ini hadir berkat ikhtiar gigih aliansi Kerukunan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bima Malang (KKPMB Malang) yang peduli akan nasib masa depan daerahnya. Hal baik seperti ini wajib ditiru oleh organisasi daerah lainnya guna memberi sumbangsih pembangunan daerahnya masing-masing.
Kendati pun, buku ini penting dijadikan bahan referensi, khususnya bagi masyarakat Bima, lebih-lebih bagi para pejabat-pejabat daerah Bima, yang disebut dalam buku ini kurang berperan dalam membangun daerah Bima. Buku ini tidak melulu fokus membahas kondisi Bima secara khusus, namun juga mengeksplorasi peran dialektika Bima dalam pembangunan Indonesia.
Judul Buku :
Bima Dalam Menyongsong Dinakmika Global (Kumpulan Tulisan dalam Merajut Masa Depan Bima)
Penulis:
Muhammad Fauzi Ahmad dkk
Kata Pengantar Prof. H. Umar Nimran, MA., Ph.D
Penerbit Kerukunan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bima Malang
Cetakan I, 2008 Tebal xvi + 238 hlm
Peresensi Masruroh Kholik*
*Masruroh Khalik, Peneliti Organisasi Daerah (ORDA) di Malang.
Sumber :
http://www.bimakab.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=623
Sosial Budaya Provinsi NTB
Di tinjau dari sudut sosial budaya, penduduk NTB masih tergolong tradisional yang bersumber pada kebudayaan suku asli masyarakat, yaitu suku Sasak di pulau Lombok, suku Mbojo di kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu serta suku Samawa di kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dua kebudayaan besar yang pernah mempengaruhi perkembangan sejarah di Indonesia yaitu kebudayaan Hindu dan kebudayaan islam masih berkembang dan berakar pada masyarakat NTB, di antaranya Sasak, Sumbawa, dan Mbojo dan bahasa daerah yang di gunakan, yaitu bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, dan bahasa Mbojo.
Gejala kebudayaan dalam kehidupan masyarakat NTB yang sangat dominan adalah ketergantungan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh-tokoh pemuka agama atau tokoh adat sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari, karenanya pengaruh kehidupan masyarakat yang dilandasi sistem patriakhis. Interprestasi ajaran agama yang belum tepat sering mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat yang diimplementasikan pada sistem nilai sosial dan budaya sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat.
Budaya di NTB merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumber daya utama pembangunan daerah. Selain itu, budaya daerah yang sangat beragam ini mencerminkan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifikasi dan unik.
Pembangunan bidang kebudayaan dalam tahun 2005 diarahkan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan pelayanan sosial. Sasaran pembangunan kebudayaan pada tahun 2005 adalah terwujudnya struktur sosial, kreativitas budaya dan daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri bangsa, tersebar luasnya perkembangan modal budaya dan modal sosial, terfaslitasi tumbuh dan berkembangnya budaya pembelajaran yang berorientasi iptek dan kesenian, terkelolanya aset budaya yang dapat dijangkau secara adil bagi masyarakat luas, serta terselenggaranya upaya dan kebijakan pengelolaan keragaman budaya yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk memperkokoh integritas bangsa.
Dalam kaitan itu, prioritas perkembangan bidang kebudayaan tahun 2005 diletakkan pada upaya untuk mengembangkan tumbuhnya apresiasi terhadap kekayaan budaya nasional, serta memperkuat jati diri bangsa, mengelola keragaman budaya, dan mengembangkan berbagai wujud ikatan kebangsaan, mengembangkan kebudayaan NTB sebagai pendorong pengembangan budaya dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat.
Sumber :
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=6107&Itemid=1833
4 Januari 2008
Gejala kebudayaan dalam kehidupan masyarakat NTB yang sangat dominan adalah ketergantungan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh-tokoh pemuka agama atau tokoh adat sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari, karenanya pengaruh kehidupan masyarakat yang dilandasi sistem patriakhis. Interprestasi ajaran agama yang belum tepat sering mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat yang diimplementasikan pada sistem nilai sosial dan budaya sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat.
Budaya di NTB merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumber daya utama pembangunan daerah. Selain itu, budaya daerah yang sangat beragam ini mencerminkan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifikasi dan unik.
Pembangunan bidang kebudayaan dalam tahun 2005 diarahkan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan pelayanan sosial. Sasaran pembangunan kebudayaan pada tahun 2005 adalah terwujudnya struktur sosial, kreativitas budaya dan daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri bangsa, tersebar luasnya perkembangan modal budaya dan modal sosial, terfaslitasi tumbuh dan berkembangnya budaya pembelajaran yang berorientasi iptek dan kesenian, terkelolanya aset budaya yang dapat dijangkau secara adil bagi masyarakat luas, serta terselenggaranya upaya dan kebijakan pengelolaan keragaman budaya yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk memperkokoh integritas bangsa.
Dalam kaitan itu, prioritas perkembangan bidang kebudayaan tahun 2005 diletakkan pada upaya untuk mengembangkan tumbuhnya apresiasi terhadap kekayaan budaya nasional, serta memperkuat jati diri bangsa, mengelola keragaman budaya, dan mengembangkan berbagai wujud ikatan kebangsaan, mengembangkan kebudayaan NTB sebagai pendorong pengembangan budaya dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat.
Sumber :
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=6107&Itemid=1833
4 Januari 2008
Langganan:
Postingan (Atom)
